Ekosistem Takdol
Takdol Logo Icontakdol
Kembali ke Pusat Legal
Dokumen Hukum Resmi

Pedoman Penegakan Hukum Takdol

Terakhir Diperbarui: 15 Juli 2026PT Takdol Digital Indonesia

Layanan yang Dicakup

Pedoman ini berlaku untuk permintaan penegakan hukum yang berkaitan dengan Takdol sebagai platform sosial dan komunitas. Ruang lingkupnya mencakup akun, profil, social feed, posting, foto, video, live, komentar, chat, komunitas, discovery, laporan pengguna, serta log keamanan yang dikelola Takdol. Pedoman ini bukan prosedur pelaporan pengguna biasa dan tidak otomatis berlaku untuk dua layanan Takdol lainnya.

1. Tujuan dan Prinsip

Pedoman ini menjelaskan cara aparat penegak hukum, regulator, pengadilan, atau instansi berwenang mengajukan permintaan informasi, preservasi data, pembatasan konten, atau tindakan lain kepada Takdol. Setiap permintaan dinilai berdasarkan kewenangan, dasar hukum, keabsahan, kebutuhan, proporsionalitas, dan keamanan.

Pedoman ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, ketentuan penyelenggara sistem elektronik, hukum acara, serta peraturan sektoral yang berlaku.

2. Definisi

  • Otoritas adalah lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum.
  • Permintaan Resmi adalah surat atau instrumen hukum yang sah, dapat diverifikasi, spesifik, dan diterbitkan oleh pihak berwenang.
  • Preservasi Data adalah pengamanan sementara terhadap data tertentu yang masih tersedia agar tidak terhapus selama proses hukum yang sah.
  • Pengungkapan Data adalah pemberian data secara terbatas berdasarkan kewajiban atau dasar hukum yang telah diverifikasi.
  • Permintaan Darurat adalah permintaan terkait ancaman nyata dan segera terhadap nyawa atau keselamatan fisik yang membutuhkan penilaian dipercepat.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan

  • kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau aparat penegak hukum lain yang berwenang;
  • kementerian, lembaga, regulator, atau instansi pemerintah sesuai kewenangannya;
  • otoritas asing melalui mekanisme kerja sama hukum, mutual legal assistance, atau jalur resmi lain yang diakui;
  • pihak lain hanya apabila memiliki perintah pengadilan atau kewenangan hukum yang jelas.

Pengguna, kuasa hukum pribadi, perusahaan, atau masyarakat umum harus menggunakan Pusat Bantuan, Pusat Privasi, atau kanal sengketa yang sesuai dan tidak menggunakan kanal khusus aparat.

4. Persyaratan Permintaan Resmi

  • surat dengan kop resmi, nomor surat, tanggal, tanda tangan, dan cap atau autentikasi elektronik yang sah;
  • nama, jabatan, instansi, unit, alamat kedinasan, email resmi, serta nomor kontak petugas;
  • dasar hukum dan kewenangan yang digunakan;
  • nomor perkara, laporan, penyelidikan, penyidikan, atau referensi resmi lain;
  • identitas target yang spesifik, misalnya user ID, email, nomor telepon, URL, atau identifier lain;
  • jenis data atau tindakan yang diminta, tujuan, periode waktu, dan relevansinya;
  • batas waktu serta alasan urgensi apabila ada;
  • ketentuan kerahasiaan atau larangan pemberitahuan kepada pengguna apabila didukung dasar hukum.

Permintaan yang terlalu luas, tidak spesifik, tidak dapat diverifikasi, atau tidak memiliki dasar hukum yang memadai dapat ditolak atau dikembalikan untuk dilengkapi.

5. Kanal Pengajuan

Kanal resmi tersedia di support@takdol.store dengan akses terbatas, autentikasi petugas, pencatatan tiket, dan penyimpanan aman. Permintaan melalui customer care, media sosial, chat pengguna, atau alamat pribadi karyawan tidak diproses sebagai permintaan resmi.

6. Jenis Data yang Mungkin Tersedia

  • data registrasi dan informasi akun yang masih tersedia;
  • konten publik, konten yang telah dibatasi, serta rekaman tindakan moderasi yang masih tersimpan;
  • metadata aktivitas, perangkat, akses, dan keamanan sesuai ketersediaan dan masa retensi;
  • informasi komunitas, live, komentar, atau laporan pengguna yang relevan dengan permintaan;
  • data nonpublik lain yang secara sah berada dalam penguasaan Takdol.

Daftar tersebut bukan jaminan ketersediaan. Pengungkapan bergantung pada data yang benar-benar dikumpulkan, masih tersimpan, berada dalam penguasaan operator, relevan, dan boleh diberikan secara hukum.

7. Batasan dan Data yang Tidak Diberikan

  • Takdol tidak menyerahkan password, OTP, kunci autentikasi, atau kredensial keamanan dalam bentuk yang dapat digunakan;
  • Isi komunikasi nonpublik hanya diproses apabila tersedia, relevan, dan permintaannya memiliki dasar serta kewenangan hukum yang memadai;
  • Takdol tidak menjamin bahwa data yang telah dihapus, tidak pernah dikumpulkan, atau telah melewati masa retensi masih tersedia.

8. Verifikasi dan Persetujuan Internal

  • mencatat permintaan dan menghasilkan nomor referensi internal;
  • memverifikasi domain email, identitas petugas, kewenangan instansi, surat, tanda tangan, dan nomor perkara;
  • menilai legal basis, yurisdiksi, cakupan, kebutuhan, dan proporsionalitas;
  • memetakan data yang tersedia serta pihak pengendali atau prosesor terkait;
  • memperoleh persetujuan Legal dan pejabat internal yang berwenang;
  • merekam data yang diberikan, penerima, waktu, metode transfer, serta dasar keputusan.

9. Preservasi Data

Permintaan preservasi harus menyebutkan identifier, kategori data, rentang waktu, dasar hukum, durasi yang diminta, dan langkah lanjutan yang akan dilakukan. Preservasi hanya berlaku pada data yang masih tersedia dan tidak otomatis memberikan hak akses atau pengungkapan. Durasi preservasi, mekanisme perpanjangan, dan penghapusan setelah masa preservasi berakhir mengikuti retention schedule sistem.

10. Permintaan Darurat

Permintaan darurat hanya diprioritaskan apabila terdapat alasan yang dapat diverifikasi mengenai ancaman nyata dan segera terhadap nyawa atau keselamatan fisik. Petugas wajib menjelaskan jenis ancaman, pihak terdampak, data yang dibutuhkan, hubungan data dengan penanganan ancaman, dan mengapa proses biasa tidak memadai. Status darurat tidak otomatis menghasilkan pengungkapan. Takdol tetap melakukan verifikasi dan hanya memberikan data minimum yang secara sah dan proporsional diperlukan.

11. Pembatasan Konten atau Akun

Permintaan pembatasan akses, penghapusan konten, penangguhan akun, penghentian layanan, pembekuan aktivitas, atau tindakan lain harus spesifik dan didukung kewenangan hukum. Takdol dapat meminta klarifikasi, mempersempit cakupan, atau menolak permintaan yang tidak sah.

12. Minimalisasi, Keamanan, dan Kerahasiaan

  • hanya memproses data yang relevan dengan permintaan yang tervalidasi;
  • menggunakan metode transfer yang aman dan penerima yang terverifikasi;
  • membatasi akses internal berdasarkan kebutuhan kerja;
  • tidak mengungkap data kepada pihak yang tidak tercantum atau tidak berwenang;
  • mencatat dan mengaudit setiap akses, ekspor, pengiriman, koreksi, atau penolakan.

13. Pemberitahuan kepada Pengguna

Takdol dapat memberitahukan pengguna mengenai permintaan atau pengungkapan data apabila diizinkan hukum dan tidak mengganggu proses penegakan hukum, keselamatan, atau kepentingan sah lainnya. Penundaan atau larangan notifikasi harus memiliki dasar yang terdokumentasi.

14. Permintaan Lintas Negara

Permintaan dari otoritas asing harus melalui mekanisme resmi yang diakui, memenuhi persyaratan yurisdiksi dan transfer data, serta ditinjau Legal. Pengajuan langsung oleh otoritas asing tidak menjamin data akan diberikan.

15. Penolakan atau Permintaan Perbaikan

  • identitas atau kewenangan pemohon tidak dapat diverifikasi;
  • dokumen tidak sah, tidak lengkap, atau berasal dari kanal yang tidak resmi;
  • permintaan terlalu luas, tidak proporsional, atau tidak menjelaskan relevansi;
  • data tidak tersedia, tidak dikuasai, atau telah melewati masa retensi;
  • permintaan bertentangan dengan hukum, hak pengguna, keamanan, atau perintah lain yang berlaku.

16. Retensi, Audit Log, dan Akuntabilitas

Takdol menyimpan catatan permintaan, hasil verifikasi, persetujuan, data yang diungkapkan, penerima, metode transfer, dan dasar keputusan sesuai retention schedule yang berlaku. Akses terhadap catatan tersebut dibatasi dan dapat diaudit.

17. Kanal Resmi

Kanal resmi untuk permintaan penegakan hukum tersedia di support@takdol.store. Permintaan yang masuk akan dikonfirmasi penerimaannya dan diperiksa kelengkapannya; permintaan darurat dinilai secepat mungkin setelah autentikasi, dan penyelesaian substantif mengikuti kompleksitas perkara serta kewajiban hukum.

18. Hubungan dengan Dokumen Lain

  • Syarat & Ketentuan Takdol;
  • Kebijakan Privasi Takdol;
  • Kebijakan Hak atas Kekayaan Intelektual Takdol;
  • Kebijakan Report dan Pusat Bantuan Takdol;
  • Pusat Keamanan.

19. Perubahan, Versi, dan Persetujuan

Setiap perubahan memiliki nomor versi, tanggal berlaku, dan ringkasan perubahan. Perubahan material akan dikomunikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

20. Kontak Resmi

Untuk verifikasi kanal atau pertanyaan umum terkait pedoman ini, instansi dapat menghubungi PT. TAKDOL DIGITAL INDONESIA melalui support@takdol.store atau 0851 8858 3102, beralamat di The Newton 2 Unit 33-01, Jl. Karet Sawah, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930.